SULAWESI MERDEKA

Republika: Mahasiswa Makassar Tuntut Sulawesi Merdeka

Mardhika Wisesa Fri, 22 Oct 1999 10:11:49 -0700

Mahasiswa Makassar Tuntut Sulawesi Merdeka

MAKASSAR

Mahasiswa Makassar mengaktualisasikan kekecewaan terhadap

pengkhianatan Golkar dengan turun ke jalan. Bahkan mereka sempat menutup

Bandara Hassanudin dan sekaligus menuntut dibentuknya negara Sulawesi

Merdeka.

Sekitar 20 ribu mahasiswa gabungan dari Univ Negeri Makassar (UNM/dulu IKIP

Ujungpandang�Red), Univ Muslim Indonesia (UMI), Univ 45, Univ Muhammadiyah,

dan IAIN itu mengawali aksinya pada pukul 09.00. Mereka memadati Monumen

Mandala di pusat kota dan mengadakan upacara pendeklarasian terbentuknya

Negara Indonesia Timur dengan Makassar sebagai ibu kotanya.

Seusai shalat Jumat, arak-arakan mahasiswa pun bergerak berkeliling kota.

Tujuannya untuk mensosialisasikan pembentukan negara tersebut kepada

masyarakat. Akibatnya, suasana Kota Makassar sempat tegang. Pusat pertokoan

seperti di bilangan Somba Opu�yang dilalui arakan mahasiswa�pun tutup. Namun,

aksi turun ke jalan itu berlangsung tertib.

Arakan mahasiswa pun menuju ke Bandara Hasanuddin, sekitar 20 km dari pusat

kota. Sekitar 1.000 personel petugas keamanan gabungan�di antaranya Brimob,

PHH, dan Dalmas -- berusaha menghadang arus mahasiswa. Akibatnya bentrokan

kecil pun meletup.

Demi menghindarkan bentrokan lebih parah, Kadit IPP Polda Sulsel Kol Pol

Timbul Sianturi didampingi Kapolres Maros, Letkol Pol J Kastalani bersama

pengurus lembaga mahasiswa, bernegosiasi selama sejam. Akhirnya disepakati

mahasiswa boleh mengibarkan bendera Sulawesi Merdeka di salah satu pojok

bandara. Bendera bewarna hijau dengan gambar Pulau Sulawesi di tengahnya

berkibar diiringi tempik-sorak mahasiswa.

Akibat aksi tersebut, jadwal penerbangan sempat kacau.  Penerbangan Garuda ke

Jakarta yang dijadwalkan pukul 16.00 misalnya, dipercepat setengah jam,

sehingga 10 calon penumpang ketinggalan pesawat. Begitupun pesawat yang hendak

mendarat di Bandara Hasanuddin dialihkan ke kota lain.  Kebijakan tersebut,

menurut petugas OIC Bandara Hasanuddin, ditempuh demi menghindari pembajakan

pesawat seperti yang dilakukan mahasiswa Univ Hasanuddin dua tahun silam.

Aksi pendudukan bandara tersebut merupakan muara dari kekesalan mahasiswa atas

terpilihnya Megawati sebagai Wapres dan juga pengkhianatan anggota Golkar yang

menyebabkan pertanggungjawaban Habibie ditolak. Begitu Megawati diumumkan

menjadi Wapres, mahasiswa pada Kamis (19/10) malam menyambutnya dengan

membakar ban di depan kampus masing-masing.

Ketua Maperwa UNM, Iswari Al Faridzi, mengungkapkan aksi tersebut dipicu

kekesalan atas massa pendukung Megawati dengan kelompok mahasiswa seperti

Forkot, yang melakukan penekanan melalui aksi jalanan saat SU MPR �99. Iswari

menilai tekanan tersebut mempengaruhi keputusan majelis terutama saat

pemilihan wapres sehingga menikung dari koridor demokrasi.  ��Kalau mereka di

Jakarta menjual, kami di sini membeli,�� geramnya.

Senada dengan Iswari, Ketua Senat Mahasiswa Fak Teknik UMI, Muh Haris

menyayangkan kebijakan yang ditempuh MPR. Menurutnya, MPR hanya memperhatikan

aspirasi mahasiswa di Jawa. ��Forkot tidak dapat mengatasnamakan mahasiswa

Indonesia,�� tegasnya.

Menyusul gelombang aksi mahasiswa besar-besaran itu, menurut Iswari, pihaknya

kini mengadakan konsolidasi dengan lembaga mahasiswa di perguruan tinggi di

berbagai provinsi di wilayah Indonesia Timur. Antara lain yang telah

dihubungi, menurutnya, Unhalu, Untad, Unsrat, dan Unpatti, serta Uncen untuk

mendapatkan respons soal pembentukan negara baru ini. ��Kalau pemerintahan

baru ini terus mengebiri aspirasi dunia lain di Indonesia, ide ini akan terus

mengkristal. Sulawesi akan menarik garis lurus dari utara ke selatan,��

tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, guru besar komunikasi dan hukum Univ Hasanuddin

Prof Dr A Muis menilai alasannya kurang rasional karena dipicu kultus

individu. Bahkan, menurutnya, tuntutan mahasiswa Makassar itu berbeda dengan

tuntutan Aceh Merdeka yang dinilai memiliki alasan kuat.

Muis pun mengkhawatirkan gerakan mahasiswa di Makassar itu, mengikuti teori

domino, menjalar ke daerah lain. Demi menghindarkan jatuhnya korban, Muis

mengimbau agar pemerintah melakukan pendekatan persuasif dengan cara

menawarkan otonomi luas.

Di sisi lain, ia mengimbau mantan Presiden BJ Habibie bersedia ke Makassar

untuk menenteramkan mahasiswa. Alasannya, gerakan mahasiswa itu dipicu

kekecewaan atas tersingkirnya Habibie, sebagai idola politik mereka dari bursa

pemilihan presiden. ��Jadi bukan Presiden Gus Dur atau Wapres Megawati,��

tegas Muis.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Marwah Daud Ibrahim menyatakan

mendukung ide terbentuknya negara-negara federal seperti Malaysia, Amerika

Serikat, di Indonesia. Mengutarakan gagasan itu terwujud pada 18 Agustus 2000

sehingga selaiknya telah disosialisasikan, Marwah menilai dengan bentuk

federal kekuatan Indonesia tidak hanya terpusat di Jakarta saja, tapi juga

bisa di daerah-daerah. Jika tak mungkin tiap provinsi, maka negara federal itu

bisa dibentuk per pulau. Misalnya federal Sulawesi, federal Riau, federal

Aceh, dan federal Kalimantan.

Marwah pun menegaskan kuatnya dukungan masyarakat di kawasan timur Indonesia

terhadap Golkar karena memang ada niatan Golkar untuk memajukan kawasan itu.

Itu ditunjukkan dengan tekadnya mencalonkan tokoh dari timur BJ Habibie

menjadi capres. Bahkan, partai politik selain Golkar pun ikut-ikutan mendukung

agar Habibie kembali menjadi presiden.

��Itu sebabnya dipastikan gagalnya Habibie karena alasan politis

belaka.�� Hal ini pula, menurutnya, yang memicu keinginan

masyarakat di kawasan Indonesia Timur untuk mendirikan

negara federal yang tetap menjadi satu kesatuan dari negara

Republik Indonesia.n amb/ban/ant

 Sumber : Republika